.png)
Isu beredar di media soal dugaan perekrutan calon anggota Polri 2026 di Polda Sumut tidak transparan, mempertanyakan motto BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, Humanis). Sorotan muncul karena kuota belum diumumkan dan Pakta Integritas 1 April 2026 dipimpin Wakapolda, bukan Kapolda.
MEDAN, Peristiwa24.id –
Isu dugaan perekrutan calon anggota Polri tahun 2026 di Polda Sumut tidak transparan ramai diperbincangkan di sejumlah media. Motto Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dipertanyakan.
Pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama resmi dibuka 9–30 Maret 2026 lewat situs penerimaan.polri.go.id. Namun hingga awal April, kuota penerimaan untuk Polda Sumut belum diumumkan ke publik.
Sorotan lain muncul karena penandatanganan Pakta Integritas pada 1 April 2026 tidak dipimpin Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, melainkan Wakapolda Brigjen Pol Sonny Irawan.
Kondisi itu memunculkan spekulasi di tengah masyarakat tentang keterbukaan proses seleksi di lingkungan Polda Sumut.
Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan menegaskan isu itu tidak benar. Pernyataan disampaikan Sabtu (4/4/2026).
"Penerimaan Polri tidaklah tertutup seperti yang diisukan itu. Polda Sumut cukup transparan," ujar Kombes Ferry.
Ia menjelaskan, Polda Sumut hanya pelaksana teknis. Seluruh tahapan penerimaan mengacu pada perintah Mabes Polri. Soal kuota, Kombes Ferry menyebut itu sepenuhnya kewenangan Mabes Polri.
"Polda Sumut hanya menerima perintah dari Mabes Polri terkait penerimaan ini. Untuk jumlah kuota itu wewenang Mabes Polri mau menambah atau mengurangi," ujarnya sembari menyebut dirinya tidak tahu apakah kuota itu sudah turun atau belum.
Ferry juga meluruskan persepsi bahwa panitia hanya berasal dari internal kepolisian. Menurutnya, tim seleksi melibatkan pengawas eksternal dari berbagai bidang, termasuk unsur wartawan.
"Panitia perekrutan Polri ini bukan saja dari internal yaitu Biro SDM namun ada juga dari eksternal dari berbagai bidang yang didalamnya juga ada wartawan," tegasnya tanpa menyebut media asal wartawan tersebut.
Terkait isu adanya pungutan untuk meloloskan peserta, Ferry membantah keras. Ia menyebut isu pungutan hingga ratusan juta rupiah tidak berdasar.
"Tidak benar ada kutipan dalam penerimaan anggota Polri ini. Apalagi hingga ratusan juta rupiah. Pak Kapolda sendiri menegaskan penerimaan Polri tahun 2026 gratis. Artinya tidak ada kutipan," jelasnya.
Ferry meminta publik tidak membuat narasi yang mendiskreditkan Polda Sumut tanpa data. Ia mengingatkan keberhasilan Polda Sumut dalam Operasi Toba 2026 yang baru selesai digelar.
"Janganlah ciptakan isu yang mendiskreditkan Polda Sumut terlebih usai keberhasilan Operasi Toba 2026. Harusnya beri apresiasi atas keberhasilan ini. Kita sudah kerja keras," ungkap nya.
Lebih lanjut, Ferry menekankan seluruh proses penerimaan tetap mengikuti arahan Mabes Polri. Ia berharap kuota untuk Sumut bertambah sehingga lebih banyak putra-putri daerah lolos seleksi.
"Kiranya kuotanya bertambah sehingga putra-putri Sumut banyak yang menjadi Polri," tandasnya. (K.Sumut)
