Bengkalis,Peristiwa24.id -
Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni, S.Sos., MMP melalui Wakil Bupati Dr. H. Bagus Santoso menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum (Pandum) tujuh Fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027.
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Bengkalis yang dipimpin Ketua DPRD Septian Nugraha, Senin (27/10/2026). Rapat dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran Pemkab Bengkalis.
Menjawab pandangan umum Fraksi PKS yang disampaikan Hj. Zahraini terkait standar pelayanan kesehatan, Wabup Bagus Santoso menyatakan Pemkab menyambut baik saran tersebut dan saat ini seluruh standar pelayanan di Puskesmas, Klinik maupun Rumah Sakit sedang berproses untuk penyempurnaan.
Terkait pandangan Fraksi PKB oleh Suyanto soal penetapan target pendapatan daerah, Wabup menegaskan telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk menggali potensi baru sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap sektor serta memperkuat akses dan komunikasi ke kementerian/lembaga di pusat untuk mendapatkan sumber pembiayaan di luar APBD.
"Bahkan saat ini kami telah menginstruksikan kepala perangkat daerah terkait untuk terus melakukan terobosan-terobosan dan inovasi dalam meningkatkan target serta realisasi pendapatan daerah," tegas Bagus Santoso.
Sementara menjawab pandangan Fraksi Bintang Demokrat Karya yang disampaikan Fakhtiar Qadri terkait evaluasi menyeluruh terhadap belanja daerah, realisasi keuangan dan fisik, Wabup menyebut hal tersebut akan menjadi perhatian utama dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menanggapi Fraksi Amanat Perindo Persatuan oleh M. Isa, Bupati Kasmarni menyampaikan terima kasih atas apresiasi terkait keberhasilan Pemkab Bengkalis yang telah meraih penghargaan SAKIP Award Tahun 2024. Capaian itu disebut sebagai hasil kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja berkualitas seluruh perangkat daerah serta dukungan DPRD.
Diketahui, APBD 2027 Bengkalis diproyeksikan sebesar Rp3.247.173.355.097,47 untuk pendapatan daerah dengan belanja daerah Rp3.260.173.371.307,93, di tengah tekanan fiskal akibat proyeksi penurunan DBH Migas hingga 80,61 persen.
Linda Kaffi
