Desa Dowora: 18 Juli 2026
Kepada Seluruh Elemen Masyarakat, Media Massa, dan Pemerintah Daerah Halmahera Selatan
Warga Desa Dowora dan pulau-pulau sekitarnya kini sedang menghadapi bencana kemanusiaan yang nyata: krisis air bersih yang sangat parah. Selama berbulan-bulan, warga terpaksa menggunakan air yang keruh, tidak layak minum, dan berpotensi membawa penyakit—bahkan harus menempuh perjalanan jauh dengan perahu hanya untuk mendapatkan setetes air yang layak. Ibu-ibu, anak-anak, dan lansia menjadi pihak yang paling menderita.
Namun yang lebih menyakitkan: Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan seolah menutup mata dan telinga. Berbagai laporan, aduan, dan permohonan bantuan yang disampaikan warga dan perwakilan masyarakat tidak mendapat tanggapan sama sekali. Tidak ada kunjungan, tidak ada tindakan darurat, tidak ada upaya nyata untuk mengatasi masalah ini.
Apakah warga Desa Dowora bukan bagian dari rakyat Halmahera Selatan? Apakah hak hidup yang layak hanya milik mereka yang tinggal di pusat kabupaten?
Kami tegaskan:
Air bersih adalah hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan pelayanan dasar yang merata.
Kelalaian dan ketidakpedulian ini adalah pengabaian tugas negara yang sangat tidak dapat dimaafkan.
KAMI Masyarakat menuntut SEKARANG JUGA:
1. Kepala Daerah dan jajaran terkait segera turun langsung ke Desa Dowora melihat kenyataan di lapangan.
2. Kirimkan bantuan air bersih darurat dan pasang sarana penampungan serta penyaringan air dalam waktu 24 jam.
3. Susun rencana jangka panjang penyediaan air bersih yang berkelanjutan untuk wilayah pulau-pulau terpencil.
4. Jelaskan secara terbuka kepada masyarakat: mengapa aduan ini diabaikan selama ini?
Jangan biarkan kelaparan dan kekeringan air menjadi nasib rakyat yang tidak bersalah. Hentikan sikap diam, tunjukkan tanggung jawab Anda sekarang juga!
Diterbitkan oleh:
Perwakilan Masyarakat Peduli Desa Dowora & Serikat Pekerja FSPIM KPBI Maluku Utara
