Langkah tegas dan berani diambil Pemerintah Indonesia dalam melindungi anak-anak di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid terbang langsung ke jantung teknologi dunia, Silicon Valley, Amerika Serikat, untuk menemui Co-Founder sekaligus CEO Roblox, David Baszucki.
Pertemuan penting tersebut berlangsung di kantor pusat Roblox, Selasa, 22 September 2026. Isu yang dibawa tidak main-main: kewajiban pelindungan anak Indonesia di platform game yang sangat digemari anak-anak tersebut.
Dalam pertemuan itu, Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) wajib diterjemahkan ke dalam langkah nyata di dalam platform Roblox.
Pemerintah Indonesia sejatinya mengapresiasi sejumlah langkah awal yang sudah dilakukan Roblox. Beberapa di antaranya adalah penerapan teknologi _facial age estimation (estimasi usia lewat wajah), pembatasan fitur komunikasi bagi pengguna anak, dan peluncuran program Roblox Kids dan Roblox Select.
Namun, menurut Meutya, langkah tersebut masih harus diperkuat. Fokus utama yang dituntut pemerintah adalah verifikasi usia yang lebih akurat serta pengetatan mekanisme perlindungan bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Menkomdigi juga mendorong penerapan prinsip safety-by-design di mana keamanan anak wajib dirancang sejak tahap perancangan produk, bukan sekadar penanganan setelah pelanggaran terjadi.
Secara khusus, pemerintah meminta Roblox untuk membatasi interaksi anak dengan orang tak dikenal, mencegah perpindahan komunikasi keluar dari platform dan meningkatkan deteksi dini terhadap perilaku berisiko.
Dengan nada penuh kasih seorang ibu, Meutya menyampaikan pesan yang menyentuh:
> “Kami memahami bahwa banyak anak-anak Indonesia menggemari Roblox. Karena itu, besar harapan kami bahwa Roblox juga menyayangi anak-anak kami, terutama dengan memastikan keamanan mereka,” ujar Meutya.
Menanggapi hal tersebut, CEO Roblox David Baszucki menyatakan bahwa Roblox sangat menyadari tanggung jawab besar perusahaan terhadap pengguna muda dan menyatakan keterbukaan untuk terus menyesuaikan produk dengan aturan yang berlaku di Indonesia.
Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah sebelumnya yang menegaskan tidak ada kompromi bagi platform digital yang tidak taat PP TUNAS. Regulasi ini sendiri mulai efektif berlaku pada 28 Maret 2026 dan menjadi harga mati bagi setiap platform yang beroperasi di Indonesia.
Ini adalah bukti nyata kehadiran negara. Dari Bengkalis untuk Indonesia, dari Silicon Valley untuk anak-anak kita. Pemerintah tidak hanya mengatur dari balik meja, tetapi menjemput langsung ke markas besar platform digital dunia demi memastikan anak-anak Indonesia aman saat bermain dan belajar di dunia
digital.
( Linda kaffi )
