Bupati Joncik memilih menggunakan mobil pribadinya untuk kegiatan sehari-hari. Sementara itu, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kendaraan dinas kini digunakan untuk kepentingan rakyat. Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, yang akan dituntaskan pada bulan September ini.
“Benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas, baik bupati, wakil bupati, maupun mobil pejabat lainnya. Kita fokus pada perbaikan infrastruktur jalan dan layanan kesehatan seperti pembayaran BPJS. Kalau untuk berkegiatan, saya pakai mobil pribadi tidak apa-apa,” ungkap Joncik.
Langkah Berani Joncik Tuai Apresiasi dan Tantangan
Kebijakan ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Tokoh masyarakat menilai langkah ini sebagai bukti nyata keberpihakan seorang pemimpin kepada kebutuhan dasar rakyat. Pihak rumah sakit dan tenaga medis juga menyebutkan bahwa tambahan anggaran ini akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan pasien.
Namun, sejumlah pengamat mengingatkan agar pengelolaan anggaran kesehatan ini berjalan transparan dan tepat sasaran. Mereka berharap semangat pro rakyat ini tetap konsisten diwujudkan di berbagai sektor pelayanan publik.
Dengan kebijakan ini, Bupati Joncik Muhammad memberikan pesan kuat bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang fasilitas pribadi, melainkan tentang keberanian membuat keputusan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Pewarta : Bahtum Bk