MIMIKA | Peristiwa24.id —
Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua Kabupaten Mimika menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap belum optimalnya dampak kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dalam mendorong kemandirian ekonomi Orang Asli Papua (OAP), khususnya dalam melahirkan pengusaha-pengusaha asli Papua yang mandiri, profesional, dan memiliki daya saing.
Sudah lebih dari dua dekade Otonomi Khusus diberikan kepada Tanah Papua. Triliunan rupiah telah dialokasikan melalui berbagai program pembangunan. Namun, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara terbuka adalah: sudah sejauh mana kebijakan tersebut berhasil menciptakan kemandirian ekonomi Orang Asli Papua?
Apakah pengusaha OAP semakin berkembang? Apakah generasi muda Papua mendapatkan akses permodalan? Apakah masyarakat asli Papua telah memperoleh kesempatan yang memadai untuk tumbuh sebagai pelaku usaha di tanahnya sendiri?
“Jangan sampai Otsus hanya besar dalam angka anggaran, tetapi belum mampu melahirkan kekuatan ekonomi masyarakat Papua secara signifikan,” tegas Aliansi dalam siaran persnya.
Aliansi mendorong perubahan paradigma pengelolaan Dana Otsus. Kami mengusulkan agar 50% dari alokasi Dana Otsus yang dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi dipertimbangkan secara bertahap sebagai program afirmasi pengembangan pengusaha Orang Asli Papua, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan fiskal, dan hasil kajian yang transparan.
Program tersebut harus diwujudkan melalui penyediaan akses permodalan usaha dengan skema pembiayaan berbunga 0% bagi pengusaha OAP yang memenuhi kriteria, pemberian akses modal usaha bagi generasi muda Papua yang ingin membangun usaha produktif, serta pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas pengusaha OAP secara gratis dan berkelanjutan.
Selain itu, program tersebut juga harus mencakup pendampingan manajemen usaha, pemasaran, administrasi, perpajakan, serta pengembangan jaringan bisnis, kebijakan afirmasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi pengusaha OAP yang memenuhi persyaratan, serta pembentukan ekosistem usaha dan inkubasi bisnis agar pengusaha asli Papua mampu berkembang dan bersaing secara sehat.
“Kami tidak menghendaki Dana Otsus hanya dibagikan dalam bentuk bantuan sesaat. Kami menginginkan Dana Otsus menjadi modal pembangunan ekonomi masyarakat yang memberikan manfaat jangka panjang,” ujar Aliansi.
Aliansi secara khusus meminta Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua (DPRP), serta DPR Kabupaten/Kota (DPRK) di seluruh Tanah Papua untuk mengambil sikap dan memperjuangkan aspirasi ini. “Kami mendesak MRP, DPRP, dan DPRK jangan hanya menjadi penonton,” tegasnya.
MRP harus menjadi bagian dari perjuangan perlindungan hak-hak ekonomi Orang Asli Papua.
DPRP harus mendorong kebijakan afirmasi ekonomi OAP melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
DPRK harus memastikan aspirasi pengusaha OAP masuk dalam pembahasan perencanaan pembangunan dan penganggaran di tingkat kabupaten/kota.
“Kami memahami bahwa memperjuangkan kebijakan anggaran bukan perkara mudah. Ada mekanisme regulasi, birokrasi, dan proses politik yang harus dilalui. Namun, kesulitan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk terus menunda keberpihakan terhadap ekonomi masyarakat asli Papua,” tulis Aliansi.
“Jangan hanya bersuara ketika membahas besarnya Dana Otsus. Bersuara dan berjuanglah ketika pengusaha asli Papua membutuhkan akses modal, kesempatan usaha, perlindungan, dan keberpihakan kebijakan,” tegasnya.
Aliansi juga menegaskan bahwa persoalan pembangunan Papua tidak semata-mata dapat dibebankan kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan Otsus harus dilakukan secara terbuka. Pengawasan harus diperkuat, penyimpangan harus ditindak sesuai hukum, dan program yang tidak memberikan manfaat harus dievaluasi. “Jangan sampai anggaran yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan justru hanya berputar dalam kegiatan birokrasi tanpa menghasilkan perubahan ekonomi yang berarti,” ujarnya.
Aliansi ingin melihat lebih banyak perusahaan yang dibangun dan dikelola oleh Orang Asli Papua. “Kami ingin pengusaha OAP menjadi pelaku utama ekonomi di tanahnya sendiri,” tegasnya.
“Kami ingin generasi muda Papua tidak hanya menjadi pencari pekerjaan, tetapi juga menjadi pencipta lapangan pekerjaan,” lanjutnya. Pengusaha OAP harus memiliki kesempatan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, konstruksi, jasa, transportasi, pertanian, perikanan, perkebunan, industri kreatif, hingga sektor-sektor ekonomi produktif lainnya.
“Kami tidak sedang meminta keistimewaan tanpa tanggung jawab. Kami memperjuangkan afirmasi yang adil, kesempatan yang setara, akses permodalan, peningkatan kapasitas, dan keberpihakan kebijakan agar pengusaha OAP dapat tumbuh dan bersaing secara profesional,” ujarnya.
Dalam tujuh tuntutannya, Aliansi mendesak MRP, DPRP, dan DPRK se-Tanah Papua untuk secara resmi memperjuangkan agenda afirmasi ekonomi dan pengembangan pengusaha OAP, mendorong kajian kebijakan alokasi 50% Dana Otsus untuk program pemberdayaan ekonomi dan penciptaan pengusaha OAP, mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyediakan skema permodalan usaha berbunga 0% bagi OAP yang memenuhi persyaratan, serta mendorong pelatihan, pendidikan, dan pendampingan kewirausahaan secara gratis dan berkelanjutan.
Tuntutan lainnya adalah memperjuangkan akses pasar serta kesempatan pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi pengusaha OAP sesuai ketentuan yang berlaku, mendesak transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan Dana Otsus khususnya terkait dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat asli Papua, serta mendorong pembentukan forum komunikasi dan pengawasan bersama yang melibatkan pemerintah, lembaga representasi OAP, serta organisasi pengusaha asli Papua.
Sebagai penutup, Aliansi menegaskan, Otsus harus menjadi jalan bagi Orang Asli Papua untuk bangkit, mandiri, memiliki usaha, menguasai keterampilan, dan mengambil bagian secara nyata dalam pembangunan ekonomi di tanah leluhurnya. “OTSUS HARUS MELAHIRKAN PENGUSAHA OAP. BUKAN SEKADAR MELAHIRKAN ANGKA-ANGKA DALAM LAPORAN ANGGARAN!” tutupnya. (KS)



