Tulangbawang-Peristiwa24.Id Dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite di SPBU 23.345,115 Jln Lintas timur bung Latak Kecamatan Menggala Kabupaten Tulangbawang, kembali menjadi sorotan. Praktik pengisian BBM secara berulang menggunakan kendaraan yang diduga telah dimodifikasi atau dikenal dengan istilah pengecoran disebut-sebut masih berlangsung dan dikeluhkan masyarakat.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan distribusi BBM bersubsidi di tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), khususnya terkait dugaan adanya pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.
Berdasarkan keterangan seorang sumber berinisial TN kepada media, aktivitas pengisian BBM yang diduga tidak sesuai peruntukan itu disebut telah berlangsung cukup lama. Bahkan, kendaraan yang sama dikabarkan kerap terlihat keluar-masuk area SPBU untuk melakukan pengisian berulang kali. Selain itu ada dugaan ketika orang yang ingin melakukan pengecoran di SPBU bung Latak wajib untuk menyetorkan uwang terhadap operator Dengan sejumlah uwang Lima belas ribu rupiah (15000) dan lebih mencengangkan lagi di tanya ke sumber dana yang di ambil oleh operator tersebut di pergunakan untuk apa dia menjelaskan dana tersebut untuk rekan-rekan wartwan dan Okum polisi ucap sumber dengan Tim Media ini kamis,19-11-2026)
Sumber menyebut nama seorang oknum pengawas SPBU berinisia A yang diduga mengetahui atau memfasilitasi aktivitas pengisian berulang tersebut. Bahkan, muncul dugaan bahwa oknum bersangkutan menerima sejumlah uang dari pihak-pihak yang melakukan pengecoran ucapnya.
Meski demikian, dugaan keterlibatan maupun penerimaan uang tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dan penyelidikan aparat penegak hukum serta klarifikasi langsung dari pihak yang disebutkan.
Sumber itu juga menyinggung bahwa dugaan aktivitas pengecoran tersebut ada keterlibatan Okum Marinir Aktif yang nama nya lagi di rahasiakan.
Di harapkan kepada APH Tulang bawang agar dapat turun ke SPBU menyasar kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang, tetapi juga mencakup rekaman CCTV, data transaksi, pencatatan penyaluran, kesesuaian kuota, serta mekanisme pengawasan internal SPBU.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa membedakan pihak yang terlibat.
Ketentuan Hukum Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Sebagai informasi, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar bagi pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.
Penegakan hukum terhadap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi menjadi penting untuk melindungi hak masyarakat, menjaga ketepatan sasaran subsidi, sekaligus mencegah potensi kerugian negara.
Hak Jawab dan Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPBU 23.345,115 maupun pengawas berinisial A belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan aktivitas pengecoran, dugaan fasilitasi pengisian berulang, serta dugaan penerimaan uang sebagaimana disampaikan sumber.
Tim dan awak media ini tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak pengelola SPBU, pengawas yang disebutkan, PT Pertamina Patra Niaga, maupun instansi terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab guna memastikan pemberitaan berlangsung secara berimbang dan memenuhi prinsip akurasi jurnalistik.
Penulis:Robinsah



