.png)
Koordinator Aksi, M. Sholeh, menyebutkan bahwa defisit anggaran sebesar Rp560 miliar yang terjadi di Kabupaten OKI bukanlah hal yang wajar dan harus segera diusut. "Padahal program dan kegiatan telah disepakati dalam rapat paripurna DPRD dan direncanakan melalui mekanisme tahunan. Namun realisasinya justru timpang," tegasnya dalam orasinya.
Berdasarkan hasil investigasi JAMMA, terdapat dugaan kuat penyalahgunaan wewenang oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab OKI. Dalam aksinya, massa menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada aparat penegak hukum, di antaranya:
1. Mengusut tuntas defisit APBD OKI 2024 sebesar Rp560 miliar dan menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab ke ranah hukum.
2. Menyelidiki hutang BLUD RSUD OKI tahun 2021–2024 yang diduga sarat praktik KKN.
3. Mengusut proyek mangkrak pembangunan Exit Tol OKI yang dicurigai sebagai hasil kolusi dan korupsi.
4. Menindaklanjuti persoalan hutang PD Bende Seguguk yang belum jelas penyelesaiannya.
5. Menyelidiki hutang PDAM Tirta Agung OKI yang berdampak pada pelayanan publik.
6. Memeriksa mantan Bupati OKI terkait dugaan tidak melaporkan harta kekayaan (LHKPN).
7. Memanggil Sekda OKI dan mantan Kabid Perbendaharaan BPKAD atas dugaan penggeseran dana BANGUB dan DAK secara ilegal.
Koordinator Lapangan, Supeno dan Wasito, menambahkan bahwa rakyat OKI sedang menghadapi krisis keuangan daerah yang serius. Mereka mendesak lembaga penegak hukum, t Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk bertindak cepat dan tanpa tebang pilih.
"Ini bukan hanya soal defisit, tapi soal masa depan keuangan daerah dan kepercayaan publik. Kami akan terus mengawal dan menyuarakan kebenaran," ujar Supeno.
Aksi ini berlangsung damai dan mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. JAMMA Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus menekan pemerintah daerah agar lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik.
Aski massa Jaringan Masyarakat Anti KKN Sumsel di terima oleh Kajati Sumsel, yang di Wakili oleh Vanny Yulia Eka Sari, SH.,MH kasi Penkum Kejati Sumsel mengatakan kami (Kejati Sumsel) mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada kami dalam hal pemberantasan korupsi.
“Terkait tuntutan JAMMA Sumsel, Pasti akan kami laporkan ke Pimpinan dan ini merupakan Lapdu baru silakan di PTSP di sertai dengan dokumen pendukung yang ada, untuk progresnya nanti di koordinasikan,”pungkasnya.
Pewarta : Bk Tim