Tangerang Peristiwa 24.id– Sejumlah kontraktor di Kabupaten Tangerang mengeluhkan sulitnya memperoleh proyek dari Dinas Perumahan Permukiman dan pemakaman (Perkim).
Mereka menduga, sejumlah oknum pejabat di lingkungan dinas tersebut merangkap sebagai pemborong dan memonopoli proyek melalui mekanisme penunjukan langsung (PL). Senin 01/10/2025
Salah satu kontraktor yang enggan disebut namanya, warga Kabupaten Tangerang, mengaku sudah dua tahun tidak mendapatkan proyek dari Dinas Perkim, meskipun seluruh persyaratan administratif telah ia penuhi, termasuk yang disebutnya sebagai “biaya kemitraan” sebesar 15 persen, yang diduga menjadi aturan tidak tertulis di lingkungan dinas tersebut.
“Saya sudah dua tahun tidak dapat proyek dari Dinas. Padahal saya selalu mengikuti aturan, termasuk biaya kemitraan. Tapi kenyataannya, proyek PL justru diduga dikerjakan langsung oleh oknum pengawas dan PPTK yang mendapat restu dari pimpinan,” ungkap Sumber kepada Peristiwa 24.id
Sumber juga menyoroti gaya hidup mewah yang dijalani sejumlah oknum pengawas dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), yang menurutnya tidak sesuai dengan penghasilan sebagai aparatur sipil negara (ASN).
“Banyak yang sekarang hidup mewah, punya mobil mewah dan rumah miliaran. Dari informasi yang saya dapat, satu orang bisa mengerjakan tiga hingga lima paket proyek,” tambahnya.
Hasil penelusuran Peristiwa 24.id di laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menunjukkan bahwa jumlah proyek dengan mekanisme penunjukan langsung mencapai ratusan. Namun, proyek-proyek tersebut diduga hanya dikerjakan oleh kelompok terbatas yang dianggap “aman” oleh oknum dalam dinas.
Lebih jauh, beredar pula informasi bahwa kontraktor yang ingin mendapatkan proyek wajib menyetorkan uang muka sebesar 15 persen. Seorang kontraktor yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa dirinya sudah tidak pernah lagi mendapat proyek karena tidak menyetorkan dana awal tersebut.
“Jangan harap bisa dapat kegiatan kalau belum setor dana awal. Sudah jadi rahasia umum,” ujarnya.
Data yang dihimpun oleh awak Media Peristiwa 24.id Dinas Perkim melalui salah satu staf nya Membagi bagikan sejumlah uang kepada sejumlah rekanan Media supaya tidak meng expose semua kegiatan Perkim yang diduga banyak permainan internal di Perkim
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, Nursamsu, belum membuahkan hasil. Tidak ada respons baik secara langsung di kantor dinas maupun melalui pesan WhatsApp.
Seorang petugas keamanan menyebutkan bahwa para pejabat dinas tengah mengikuti rapat di Hotel Lemo, BSD.Kegiatan rapat dinas di hotel pun menuai sorotan, mengingat fasilitas kantor Dinas Perkim dinilai cukup memadai.
Publik mempertanyakan alasan di balik penggunaan fasilitas mewah, apalagi Presiden RI telah menginstruksikan efisiensi anggaran dan pelarangan penggunaan fasilitas mewah untuk kegiatan pemerintahan.
Dengan mencuatnya dugaan penyalahgunaan wewenang ini, Bupati Tangerang didesak segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pejabat Dinas Perkim. Apabila dugaan tersebut terbukti, langkah tegas harus diambil demi menjaga integritas aparatur negara serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
Red//Kaperwil team