LOTU, NIAS UTARA –Peristiwa24.id Dunia pendidikan Kabupaten Nias Utara menjadi sorotan setelah beredarnya foto dan video di media sosial yang diduga memperlihatkan perilaku tidak pantas oleh oknum Kepala Sekolah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan oknum guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan SDN Nalua, Kabupaten Nias Utara.
Persoalan tersebut kini mendapat perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Indonesia Bersih (LSM-GIB) Kepulauan Nias. Organisasi tersebut secara resmi telah menyampaikan laporan kepada Bupati Nias Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), pada Kamis (12/11/2026).
Dalam laporannya, LSM-GIB meminta pemerintah daerah tidak menganggap persoalan ini sebagai masalah biasa. Mereka mendesak agar dugaan tersebut segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan resmi, transparan, dan objektif.
LSM-GIB menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan disiplin ASN, kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
DIDUGA TERJADI DI RUANG KANTOR GURU, FASILITAS SEKOLAH IKUT DISOROT
Berdasarkan keterangan dalam laporan LSM-GIB, foto dan video yang menjadi dasar pengaduan diduga memperlihatkan lokasi di dalam ruang kantor guru SDN Nalua.
Sejumlah fasilitas sekolah, seperti meja guru, buku, komputer atau laptop, serta printer, disebut terlihat dalam rekaman yang beredar.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan, kedisiplinan tenaga pendidik, serta tanggung jawab pihak sekolah dalam menjaga lingkungan pendidikan.
"Jika dugaan ini benar, tentu sangat memprihatinkan. Lingkungan sekolah merupakan tempat mendidik karakter dan membangun masa depan anak-anak, bukan tempat terjadinya perilaku yang bertentangan dengan etika profesi pendidik," tegas LSM-GIB dalam laporannya.
Pada Kamis (22/10/2026) sekitar pukul 11.32 WIB, tim LSM-GIB bersama awak media mendatangi lokasi tugas kepala sekolah untuk melakukan konfirmasi.
Namun, kepala sekolah tidak berada di tempat. Berdasarkan keterangan salah seorang guru, kepala sekolah saat itu sedang mengikuti kegiatan pembinaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara.
Tim LSM-GIB juga menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta izin untuk mendokumentasikan kondisi sekitar sekolah yang diduga berkaitan dengan lokasi dalam rekaman tersebut.
SURAT KONFIRMASI SUDAH DILAYANGKAN, DINAS PENDIDIKAN DIMINTA BUKA SUARA
LSM-GIB mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara pada 4 November 2026.
Dalam surat tersebut, LSM-GIB memberikan batas waktu tanggapan selama 3 x 24 jam serta meminta penjelasan mengenai identitas, status kepegawaian, dan langkah penanganan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam laporan.
Namun, hingga laporan resmi disampaikan kepada Bupati pada 12 November 2026, LSM-GIB menyatakan belum memperoleh jawaban tertulis yang dianggap memadai.
"Kami ingin mengetahui apakah pihak-pihak yang dilaporkan sudah dipanggil dan diperiksa. Apakah sudah ada pemeriksaan internal? Jika sudah, bagaimana hasilnya? Dinas Pendidikan harus memberikan penjelasan secara resmi agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat," demikian tuntutan LSM-GIB.
LSM-GIB juga meminta agar Dinas Pendidikan tidak mengabaikan laporan masyarakat dan segera melakukan langkah pengawasan sesuai kewenangannya.
DASAR HUKUM: PEMERIKSAAN DISIPLIN DAN SANKSI KEPEGAWAIAN
Dalam laporan tersebut, LSM-GIB meminta pemerintah daerah menelaah persoalan ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.
1. Terhadap Kepala Sekolah berstatus PNS
Beberapa ketentuan yang dapat menjadi dasar pemeriksaan antara lain:
- PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 3 mengenai kewajiban PNS, Pasal 7 mengenai penjatuhan hukuman disiplin, serta Pasal 8 mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin.
- UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai dasar penyelenggaraan manajemen dan kewajiban ASN.
- PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.
Apabila ditemukan pelanggaran, pejabat berwenang diminta menentukan jenis dan tingkat hukuman berdasarkan hasil pemeriksaan serta ketentuan yang berlaku.
2. Terhadap guru berstatus PPPK
Pemeriksaan dapat mengacu pada:
- PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, khususnya ketentuan disiplin dan Pasal 53 mengenai pemutusan hubungan perjanjian kerja.
- Ketentuan perjanjian kerja dan kode etik profesi yang berlaku bagi tenaga pendidik.
- Ketentuan peraturan pendidikan mengenai penyelenggaraan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
PP Nomor 49 Tahun 2018 mengatur kemungkinan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK secara hormat tidak atas permintaan sendiri apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.
Dengan demikian, LSM-GIB meminta agar pemerintah daerah tidak hanya melakukan klarifikasi administratif, tetapi juga memastikan seluruh fakta diperiksa secara objektif.
ENAM TUNTUTAN TEGAS LSM-GIB
Melalui laporan resminya, LSM-GIB menyampaikan enam tuntutan kepada instansi terkait:
1. Kepada Bupati Nias Utara selaku PPK
Memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang dilaporkan serta memastikan penanganan sesuai ketentuan disiplin PNS dan PPPK. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, diminta menjatuhkan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara
Memberikan klarifikasi tertulis mengenai tindak lanjut surat konfirmasi LSM-GIB, termasuk apakah pemeriksaan internal telah dilakukan.
Dinas juga diminta mempertimbangkan langkah pengamanan sementara selama pemeriksaan, sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, demi menjaga lingkungan belajar yang aman serta melindungi kepentingan peserta didik.
3. Kepada Inspektorat Kabupaten Nias Utara
Melakukan pemeriksaan khusus apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam penanganan kasus ini, termasuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan oleh instansi terkait.
4. Kepada BKPSDM Kabupaten Nias Utara
Memeriksa aspek administrasi dan status kepegawaian pihak-pihak yang dilaporkan serta mengoordinasikan proses penegakan disiplin sesuai kewenangannya.
5. Kepada BKN Regional VI Medan
Memberikan pembinaan dan pertimbangan teknis kepegawaian sesuai tugas serta kewenangan BKN terkait penanganan disiplin ASN.
6. Kepada Ombudsman RI
Melakukan pengawasan apabila terdapat dugaan maladministrasi dalam proses pelayanan pengaduan dan penanganan laporan oleh instansi pemerintah daerah.
JIKA TIDAK ADA TINDAK LANJUT, LSM-GIB SIAP TEMPUH JALUR BERIKUTNYA
LSM-GIB menyatakan tidak menutup kemungkinan melanjutkan pengaduan kepada instansi yang memiliki kewenangan apabila tidak terdapat tindak lanjut yang jelas dari pemerintah daerah.
Adapun lembaga yang menjadi tujuan pengaduan lanjutan meliputi:
- Polres Nias atau Polda Sumatera Utara.
- Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, sesuai kewenangan.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
Langkah tersebut, menurut LSM-GIB, merupakan bentuk tanggung jawab organisasi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mendorong pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.
LSM-GIB: JANGAN ADA PEMBIARAN, SEMUA HARUS DIPROSES SECARA ADIL
Menutup laporannya, LSM-GIB menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak bermaksud menghakimi siapa pun sebelum adanya hasil pemeriksaan resmi.
"Kami tidak meminta seseorang dijatuhi hukuman tanpa proses. Yang kami tuntut adalah pemeriksaan resmi, transparan, dan berkeadilan. Jika terbukti melakukan pelanggaran, berikan sanksi sesuai aturan. Namun, apabila tidak terbukti, kami juga menghormati hasil pemeriksaan tersebut," tegas LSM-GIB.
LSM-GIB berharap Bupati Nias Utara segera memberikan perhatian serius agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan tetap terjaga.
SALAM INDONESIA BERSIH!
Red Emauel Y G



