⚽ PERTANDINGAN
Memuat pertandingan...
📈 SAHAM
Memuat data saham...

Kapolda Sumut Didesak Bertindak Diduga Kebal Hukum, Tersangka Pemalsuan Sertifikat Tak Kunjung Ditahan

 


MEDAN | Peristiwa24.id -

Sudah hampir dua tahun kasus dugaan pemalsuan sertifikat berjalan dan tersangka sudah ditetapkan. Bahkan penetapan sita dari Pengadilan Negeri Medan sudah terbit hampir setahun. Tapi sampai hari ini, tersangka tak ditahan dan empat sertifikat yang diduga palsu tak kunjung disita.

Kondisi inilah yang membuat kuasa hukum pelapor, Johansen Manihuruk, SH, MH mendesak Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan turun tangan langsung.

"Kapolda harus segera menuntaskan perkara ini. Tahan tersangka Julianty SE, dan periksa oknum penyidik yang kami duga telah menerima upeti," tegas Johansen kepada wartawan, Minggu (15/11/2026).

Laporan ini dibuat oleh kliennya, Sutanto sejak 15 April 2025. Hingga kini, meski penyidik Ditreskrimum Polda Sumut sudah menetapkan Julianty SE sebagai tersangka dugaan pemalsuan surat/sertifikat, namun menurut Johansen, penyidik terkesan tak berani bertindak.

"Julianty sering mangkir dari panggilan. Sudah tiga kali berjanji menyerahkan sertifikat palsu kepada penyidik, tiga kali pula ingkar. Ini bukan lagi tidak kooperatif, ini bukti tersangka menguasai barang bukti dan sengaja tidak menyerahkan," ujar Johansen.

Empat sertifikat yang menjadi barang bukti yang   belum disita penyidik yaitu SHM No. 482, 483, 484 dan 485.

Johansen menegaskan, Pengadilan Negeri Medan telah menerbitkan Surat Penetapan Sita. Artinya, secara hukum penyitaan bukan lagi pilihan, tapi kewajiban.

"Ini sudah bukan boleh sita atau tidak. Ini sudah wajib dieksekusi. Dasar hukumnya jelas, Pasal 38 ayat (1) KUHAP dan Penetapan Ketua PN," tegasnya.

"Kalau penetapan sudah keluar, artinya hakim sudah setuju barang itu patut disita. Penyidik tinggal datang dan ambil. Tidak ada lagi alasan tersangka tidak mau kasih, belum bisa, atau tunggu sukarela. Kalau tidak mau kasih, sita paksa," lanjutnya.

Faktanya, hampir setahun penetapan itu terbit, penyitaan tak kunjung dilakukan.

Akibatnya, berkas perkara sudah tiga kali dikembalikan jaksa (P-19) karena dinyatakan belum lengkap. Kejaksaan terus meminta penyidik menyerahkan barang bukti empat sertifikat tersebut.

"Berkas akan P-19 terus, tidak akan pernah P-21 kalau barang buktinya tidak diserahkan. Barang bukti bisa dihilangkan, dipindahtangankan atau dipalsukan lagi. Tersangka pun jadi merasa kebal hukum," kata Johansen.

Tak hanya Julianty, Johansen juga mendesak penyidik menetapkan dua tersangka baru yaitu SH, suami Julianty dan mantan Kepala BPN Asahan, FHN.

Menurutnya, sudah ditemukan tiga alat bukti sebagaimana Pasal 235 ayat (1) KUHAP UU No. 20 Tahun 2025, sehingga secara hukum sudah beralasan menetapkan keduanya sebagai tersangka sesuai Pasal 20 huruf C KUHPidana UU No. 1 Tahun 2023.

Johansen menduga ada kesengajaan mengendapkan perkara agar berakhir SP3. Ia meminta Kapolda memeriksa penyidik, Wassidik, Kanit, hingga Direskrimum yang menangani perkara ini.

"Periksa semua yang menangani perkara ini. Diduga sengaja menghambat agar dipetieskan," tegasnya.

Ia juga mengingatkan instruksi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi yang telah menegaskan jajarannya agar tidak mempermainkan hukum demi keuntungan pribadi, dan berjanji mencopot oknum yang bermain dengan perkara.

"Kalau penyidik tidak mampu menangani perkara ini, lebih baik mundur. Jangan rusak citra Polri. Kami sudah menyerahkan 30 kelengkapan berkas ke penyidik. Tinggal kemauan untuk mengeksekusi," ucap Johansen lantang.

"Kalau penetapan pengadilan saja tidak dilaksanakan, itu masalah serius. Seharusnya satu atau dua minggu setelah penetapan diterima, penyitaan sudah dilakukan dan tersangka dijemput paksa untuk ditahan," tambahnya.

Johansen menegaskan, pihaknya akan melaporkan dugaan ini ke Kapolri dan Divpropam Polri jika tidak ada tindakan nyata.

"Tiga kali janji tersangka untuk menyerahkan barang bukti tapi tidak ditepati itu justru bisa jadi dasar penyidik untuk sita paksa dan mengubah wajib lapor menjadi penahanan, karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, sesuai Pasal 21 KUHAP."

"Paling menimbulkan tanda tanya bagi kita adalah keterangan Direskrimum Kombes Pol Cornelis Simanjuntak di Harian SIB sebelumnya mengatakan telah berupaya dan akan berupaya. Upaya apa yang sudah dilakukan untuk menyita empat sertifikat palsu, hingga kini tidak ada yang dilakukan. Sebenarnya gampang tinggal sita saja dari tangan Julianty dan tahan tersangka Julianty karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti dan telah membohongi penyidik,"tegas Johansen sangat kecewa dengan pernyataan Direkrimum Kombes Pol Cornelis Simanjuntak yang dinilai mengada ada.  (KS)

Baca Juga Brow
Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler

Iklan

 


Iklan



نموذج الاتصال