MEDAN | Peristiwa24.id –
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyiapkan 10 rekomendasi strategis untuk Presiden Prabowo Subianto. Rekomendasi ini merupakan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI Tahun 2026 di Kota Medan.
Dokumen rekomendasi berisi usulan penguatan kapasitas pemerintah kota. Cakupannya mulai dari reformasi fiskal, percepatan infrastruktur, transformasi digital, hingga penguatan ekonomi lokal dan kota berkelanjutan.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan rekomendasi akan diserahkan langsung. Penyerahan ditujukan kepada Presiden dan menteri terkait.
"APEKSI mendukung penuh Program Strategis Nasional yang dicanangkan Presiden. Melalui rekomendasi ini kami juga menyampaikan berbagai kondisi riil dan tantangan yang dihadapi pemerintah kota agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif," ujar Eri Cahyadi dalam konferensi pers di Grand City Hall Medan, Kamis, 2 Juli 2026.
Didampingi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan jajaran pengurus, Eri memaparkan isi rekomendasi. Rekomendasi pertama fokus pada penguatan kapasitas fiskal daerah.
APEKSI meminta kejelasan pemanfaatan dana transfer ke daerah. Jenis dana yang dimaksud meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Asosiasi juga mendorong perluasan ruang fiskal. Tujuannya agar pemerintah kota memiliki keleluasaan menjalankan program pembangunan.
Rekomendasi kedua menyoroti kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Eri menyebut beban gaji P3K jika seluruhnya ke APBD berpotensi menekan anggaran.
"Apabila seluruh beban gaji P3K dibebankan kepada APBD, maka belanja pegawai di sejumlah daerah berpotensi melampaui batas ideal 30 persen sehingga mengurangi anggaran pembangunan," katanya.
Karena itu APEKSI mengusulkan kompensasi gaji P3K didukung APBN. Dengan begitu pemerintah kota tetap punya ruang fiskal untuk pelayanan publik.
Di bidang infrastruktur, rekomendasi ketiga mendorong percepatan konektivitas antarwilayah. Hal ini dinilai penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Rekomendasi keempat meminta prioritas pembangunan infrastruktur dasar. Fokusnya pada wilayah yang masih membutuhkan konektivitas.
Rekomendasi kelima menyangkut tata kelola pemerintahan. APEKSI mendorong integrasi data perlindungan sosial dan sinkronisasi sistem perizinan nasional dengan tata ruang daerah.
Langkah itu diharapkan mencegah konflik di lapangan. Investasi pun diharapkan berjalan lebih lancar dan tertib.
Persoalan lingkungan menjadi rekomendasi keenam dan ketujuh. Eri menyebut pengelolaan sampah sebagai tantangan besar kota di Indonesia.
APEKSI mendukung program pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy. Inovasi pengelolaan limbah juga perlu melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.
Rekomendasi kedelapan menyasar sektor ekonomi. APEKSI mengusulkan Program Makan Bergizi Gratis melibatkan UMKM lokal dan kantin sekolah.
Tujuannya menciptakan lapangan kerja baru. Sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat kota.
Rekomendasi kesembilan dan kesepuluh meliputi penyesuaian kebijakan tata ruang. Kebijakan diminta mempertimbangkan karakteristik perkotaan, penguatan kerja sama antar daerah, dan pendampingan hukum.
APEKSI juga mengusulkan pelibatan generasi muda melalui program Youth City Changers (YCC). "Berbagai gagasan dari anak muda diharapkan menjadi masukan penyusunan dokumen pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang di setiap daerah," ujar Eri.
Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan apresiasi. Ia berterima kasih kepada insan pers, panitia, aparat keamanan, relawan, dan seluruh pekerja pendukung Rakernas.
"Semoga setiap kota membawa pulang pengalaman, inovasi, dan inspirasi yang dapat diterapkan di daerah masing-masing. Dengan kolaborasi yang kuat antarkota, kita dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat," pungkas Rico. (K.Sumut)
