Peristiwa 24 Kabupaten Tangerang – Di Desa Saga, Kecamatan Balaraja, berdiri proyek pembangunan MCK yang digadang-gadang untuk kepentingan warga. Nilainya tidak kecil, Rp124.016.000,00, dengan bendera CV. Rilitek Jaya. Semua berasal dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025, yang notabene uang rakyat dari pajak. Pembangunan MCK ini dikerjakan selama 30 hari kalender dan resmi dimulai pada 24 September 2025. Namun sejak awal, publik mulai menduga ada kejanggalan. Alih-alih transparan dan rapi, justru banyak hal yang mengundang tanda tanya.
Pertama, soal papan proyek. Bukannya dipasang tegak untuk dibaca warga, papan itu justru dibiarkan tergeletak di tanah. Transparansi yang mestinya jadi wajah proyek malah terkesan disepelekan. Tak heran jika publik curiga.
Kedua, kondisi pekerja di lapangan. Beberapa terlihat bekerja tanpa helm, tanpa sepatu safety, dan tanpa alat pelindung standar. Padahal aturan K3 bukan sekadar formalitas, melainkan soal nyawa. Dugaan pengabaian keselamatan pun menyeruak.
Ketiga, pengawasan dari dinas maupun kontraktor. Nyaris tidak terlihat ada kontrol. Proyek terkesan berjalan tanpa kendali. Publik menilai ini bukan sekadar kelalaian, melainkan indikasi pembiaran.
Pekerja sendiri mengeluhkan upah yang diterima. Disebut tidak sepadan dengan tenaga yang dikeluarkan. Mereka tetap bekerja karena faktor sosial, bukan karena puas dengan bayaran. Potret buram proyek rakyat yang patut dipertanyakan.
Lebih ironis, kontraktor CV. Rilitek Jaya bukanlah pemain baru. Nama ini kerap muncul dalam daftar pemenang tender di LPSE Kabupaten Tangerang. Namun di lapangan, hasil pekerjaannya justru diduga terkesan asal-asalan.
Nilai Rp124 juta untuk sebuah MCK jelas besar. Jika dibandingkan standar biaya di desa, selisihnya bisa belasan kali lipat. Pertanyaan publik pun menguat: apakah anggaran benar habis untuk material, atau ada yang menguap di jalan?
Pengamat hukum Saeful S.H sekaligus Aktivis kab Kabupaten mengingatkan tanggung jawab negara tidak bisa dilepas begitu saja. “Kalau ada dugaan penyimpangan, tanggung jawab tetap melekat pada jabatan,” tegasnya.
L.Tamba Kepala Perwakilan Media Peristiwa 24 Provinsi Banten juga menegaskan pentingnya kontrol sosial. Menurutnya, masyarakat harus berani bersuara jika ada dugaan penyelewengan, agar uang rakyat tidak hilang begitu saja.
Sebenarnya bola panas tidak hanya di kontraktor. Inspektorat dan DPRD Kabupaten Tangerang juga punya kewajiban untuk mengawasi. Kalau hanya duduk manis, pengawasan berpotensi sekadar formalitas di atas kertas.
Di sisi lain, publik juga menyoroti peran Bupati dan Wakil Bupati Tangerang. Belakangan keduanya kerap tampil di ruang publik dengan narasi pencitraan, namun ketika bicara soal pengawasan anggaran dan kualitas pembangunan, suara mereka nyaris tak terdengar. Wajar jika muncul pertanyaan: apakah proyek seperti ini sengaja dibiarkan berjalan asal jadi?
Kini, proyek MCK di Desa Saga lebih banyak menyisakan tanya ketimbang manfaat. Papan proyek tergeletak, pekerja tanpa perlindungan, pengawasan minim. Toilet ratusan juta ini dianggap publik sebagai monumen baru: pajak rakyat diduga dipermainkan, amanah seolah dilupakan.
Hingga berita ini diterbitkan , pihak kontraktor maupun Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pemakaman Kabupaten Tangerang belum memberikan klarifikasi. Redaksi Peristiwa 24.id tetap membuka ruang hak jawab agar pemberitaan ini berimbang.
Red//L.Tamba(Kaperwil)