.png)
Laporan pertanggungjawaban APBD merupakan gambaran hasil dan kinerja Kabupaten Empat Lawang yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Selatan. Pentingnya agenda ini membuat ketidakhadiran para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disayangkan.
Hidayat Muhammad, salah satu anggota DPRD dari fraksi PartaiDemokrat, mengungkapkan kekesalannya. Menurutnya, pandangan fraksi seharusnya didengarkan oleh setiap OPD karena merupakan bagian dari perintah.
"Kedepan seluruh kepala OPD yang tidak bisa menghargai tugas dan fungsi DPRD silakan hengkang dari Kabupaten Empat Lawang," tegas Hidayat. Ia menambahkan bahwa perwakilan OPD yang hanya mengirimkan Kepala Seksi (Kasi) juga dianggap sebagai bentuk ketidakpenghormatan terhadap DPRD Kabupaten Empat Lawang.
Hidayat juga menyoroti pentingnya disiplin bagi seluruh Kepala OPD dan ASN. "Kepala OPD dan ASN yang tidak disiplin silakan tinggalkan Empat Lawang," ujarnya. Ia bahkan menyatakan akan merekomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) jika ditemukan adanya penyimpangan dalam pengunaan anggaran.
Paripurna ini merupakan yang pertama dan pandangan fraksi pertama sejak Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjabat, namun tingkat kehadiran ASN justru menunjukkan penurunan.
Dalam kesempatan tersebut,
Saukani juga sependapat dan meminta para pejabat untuk hadir saat Paripurna di DPRD.." Ke depan para kepala OPD untuk dapat hadir saat Paripurna," kata Saukani.
Hidayat juga menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan daerah, khususnya melalui peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan instansi perizinan dalam menggali potensi. Ia mencontohkan, satu truk kopi saja bisa mendatangkan pendapatan daerah sekitar Rp 70-80 juta.
Sidang Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Saukani dan Wakil II dr. Wulan Purnama Sari, serta turut dihadiri oleh Wakil Bupati Arifa'i, SH, Wakapolres, Kasi Intel, Perwakilan Dandim 0405/Lahat dan perwakilan BNN Kabupaten Empat Lawang.
Pewaeta : Bk