Menuju 100 Hari Kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Langkat : Pres.Dir IGoW ingatkan Bupati Langkat

Belum genap 100 hari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Langkat terpilih 2025-2030., hiruk pikuk pergerakan bergema seirama dari segala kelompok ;

Ada yang mengatasnamakan persatuan mahasiswa, ada pula yang menamakan diri mereka persatuan masyarakat, yang mana dari semua itu memiliki satu tujuan yang sama yaitu mendobrak gerbang gerbang bangunan pongah di pemerintahan Kabupaten Langkat yang masih menyisahkan dosa-dosa lama atas kepemimpinan pj. Bupati sebelumnya.

13 Mei 2025, disela sela rapat penyusunan struktur pengurus Indonesian Government Watch (IGoW), bertempat di Gemercique jalan Jendral Sudirman, Kota Stabat, Presidir Indonesian Government Watch / IGoW - Muhammad Rafii, memberikan tanggapannya ;

Secara umum apa yang terjadi hari ini, khususnya di Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan di pemerintahan Kabupaten Langkat, tentulah berdampak dan sangat mengganggu jalannya rencana pembangunan di pemerintahan Kabupaten Langkat di era kepemimpinan Bapak Bupati Langkat Syah Afandin, SH.

Bukan tanpa alasan Muhammad Rafii mengatakan hal demikian, secara pribadi ada beberapa point yang menjadi perhatian beliau :

Pertama :

Dugaan adanya kutipan liar dalam pencairan Dana Desa beberapa waktu lalu dan penjualan foto pasangan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Langkat ;

Menurut saya, kejadian ini membuktikan bahwa praktik praktik kotor sejenis pungutan liar masih terjadi ;

Padahal dalam pesan kampanye nya, Bapak Presiden Prabowo secara tegas mengatakan akan membasmi / mengejar pelaku korup hingga ke Antartika ;

Artinya oknum-oknum yang diduga bernaung di Dinas PMD Langkat, tidak menggubris / telah menyepelekan pesan dari seorang kepala negara terpilih ;

Di dampingi Sekretris Jenderal Wahyu Hidayah dan Bendahara Umum Ukurta Toni Sitepu, Presiden Direktur IGoW meneruskan :

Kedua :

Dugaan penyimpangan Proyek IPAL 1,2 M di Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat serta realisasi pengadaan Bahan medis habis pakai (BMHP) tahun anggaran 2023. Yang mana dari total Rp. 110.000,000,000,- yang di anggarkan, ternyata realisasinya hanya di angka 57, 9℅.

Itu bukanlah jumlah uang yang kecil?, Ketus Presidi IGoW.

Muhammad Rafii sempat juga sempat mempertanyakan "kemana alokasi sisa anggaran tersebut? "

Mirisnya fakta di lapangan hingga akhir tahun 2024, masyarakat / warga di Kabupaten Langkat masih sulit untuk mendapatkan obat obatan di puskesmas;

Kita tidak dapat bayangkan, ternyata nyawa masyarakat / warga Langkat sama sekali tidak ada harganya, mereka para pemangku jabatan terlalu menganggap enteng, apakah mereka tidak berpikir, bahwa akibat perbuatannya, tentu dapat mengancam angka kematian? ;

Saya meminta kepada Bapak Bupati Langkat, agar segera mengambil langkah / tindakan tegas dengan memberhentikan atau mencopot Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, demi kelancaran kerja pemerintah kedepannya ;

Ketiga :

Dinas Pendidikan, dugaan tentang pengadaan mobiler atau bahasa umumnya pengadaan alat bantu belajar di sekolah ;

Ingat teman teman ini tentang masa depan anak anak di tanah bertuah ;

Bagi kami siapapun yang terlibat dalam hal ini, agar segera di tindak di periksa dan bila terbukti maka harus diproses secara hukum yang berlaku ;

Karena akibat dari perbuatan oknum oknum tersebut, tentunya hal hal penunjang kegiatan di suatu sekolah akan menjadi terhambat, dimana pertama kali yang akan merasakan dampaknya adalah para siswa langsung ( atas pristiwa ini) ;

Disini kami tekankan kembali, bahwa kertelibatan oknum oknum pada Dinas Pendidikan, harus di hukum bila terbukti nantinya ;

Terakhir..

Tentang dugaan kebocoran PAD, pengelolaan Retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten langkat, ini sangat memalukan, karena konsep Indonesia bersih bersih jelas telah dikangkangi oleh sebagian orang ;

Kebocoran ini harusnya tidak boleh terjadi, dan saya meyakini bahwa hal ini sudah cukup lama terjadi, yang pada akhirnya hanya memperkaya diri sendiri dan bukan mensejahterakan masyarakat di Langkat - kata Presiden Direktur Indonesian Government Watch (IGoW) ;

Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara sudah melakukan pergerakan dan dalam kesempatan ini kami meminta kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk memanggil dan memeriksa orang orang yang terindikasi / yang di curigai ;

Bila adanya keterlibatan Kadis Perhubungan, kami meminta agar Bapak Bupati Langkat mencopot dan mengganti Kepala Dinas tersebut ;

Kita semua mencintai Langkat, kita sangat prihatin atas kondisi Langkat sekarang ini yang di kepung oleh para tikus tikus berdasi (para pelaku korup) , karena bila hal ini masih didiamkan, kapan lagi Kabupaten Langkat bisa bergerak untuk lebih maju? ;

Sangat memalukan bila di era keterbukaan informasi, kita masih temukan kepala kepala dinas yang bermental korup ;

Terlepas dari beberapa kasus yang hari ini menjadi status quo permasalahan ditubuh pemerintahan Kab. Langkat. IGoW memiliki harapan besar, dibawah kepemimpinan bupati Langkat H. Syah Afandin, oknum-oknum kepala dinas yang berjiwa tikus berdasai ini dapat dihilangkan.

Dalam temuan fakta lapangan dan rekam jejak digital yang dimiliki oleh IGoW terhadap petinggi-petinggi fungsional di Kab.Langkat, kami sejatinya sangat membuka tangan apabila dibutuhkan untuk memaparkan data-data penjabat fungsional di Langkat. Baik yang memiliki treck record yang baik maupun yang bermasalah. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan rujukan dalam merotasi atau menentukan pejabat-penjabat eseslon II yang nantinya akan mengepalai dinas-dinas dalam pemerintahan Kab.Langkat.

Dengan harapan sederhana, bahwa keterlibatan IGoW kedepannya mampu meminimalisir tindakan korup, kebocoran anggaran di pemerintah Kabupaten Langkat, sehingga tujuan baik kepemimpinan H. Syah Afandin kedepannya dapat berjalan dengan lancar.

Terakhir harapan kami kepada Bapak Bupati Langkat, jangan sekali kali memberi ruang kepada orang orang yang menjadi penghambat jalannya pemerintahan anda. Jika nantinya yang ternyata dipilih sebagai kepala dinas adalah mereka yang memiliki rekam jejak yang buruk, maka secara tegas kami katakan, kami akan menjadi lembaga pertama yang membuka tabir permasalahan tersebut kehadapan publik.

Buang para Kepala Dinas yang tidak dapat bekerja sama, terbukti korup, tutupnya ;

(MR)