.png)
Peristiwa tersebut ditengarai terjadi saat kegiatan Reses Tahap II Daerah Pemilihan (Dapil) VI Tahun Sidang 2026, pada Jumat (10/4). Dalam video yang tersebar luas, HK diduga menyampaikan pernyataan yang menyinggung Kepala Daerah secara personal.
Ia disebut-sebut menyebut Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, dengan istilah yang dinilai tidak pantas, yakni “Bupati Paok” atau “Bupati Kolam”. Istilah tersebut diduga berkaitan dengan kritik terhadap program Ketahanan Pangan atau bantuan kolam ikan (tebat).
Meski belum ada klarifikasi resmi dari HK, potongan video tersebut telah memicu reaksi keras dari masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa sebagai wakil rakyat, anggota DPRD seharusnya mengedepankan etika dan tata krama dalam menyampaikan kritik di ruang publik.
Kritik tajam datang dari Mahendra Reza Wijaya, Ketua Gerakan Cintai Lahat. Ia menegaskan, jika pernyataan tersebut benar adanya, hal itu mencerminkan rendahnya etika berkomunikasi seorang pejabat publik.
"Perbedaan pandangan terhadap suatu kebijakan atau program seharusnya disampaikan melalui forum resmi, seperti rapat paripurna. Bukan dengan memberikan label atau sebutan yang merendahkan martabat seseorang di hadapan masyarakat," ujar Mahendra.
Ia juga mengingatkan agar anggota dewan memahami arah kebijakan nasional, termasuk program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang sangat menitikberatkan pada ketahanan pangan. Program kolam atau tebat seharusnya didukung dan dievaluasi secara konstruktif, bukan dihina.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi atau klarifikasi dari HK terkait video viral tersebut. Publik kini menanti kejelasan agar polemik ini tidak terus menggelinding dan menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.
Pewarta : Bk Taem