.png)
Jakarta,Peristiwa24.id
Kepala Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi meminta semua pihak menunggu para sejarawan menulis terlebih dahulu penulisan sejarah ulang yang diwacanakan pemerintah. Hal ini menyusul pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan (Membud) Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut bahwa tidak ada pemerkosaan massal di tahun 1998. Pernyataan tersebut menimbulkan terlalu banyak spekulasi yang beredar di masyarakat. Padahal, penulisan sejarah masih berlangsung.
"Ini kan sekarang semua dalam proses dan dalam proses ini terlalu banyak spekulasi-spekulasi yang menyatakan ini tidak ada, ini ada. Coba kita biarkan para sejarawan ini menuliskan ini, dan untuk nanti kita pantau, kita pelototi, kita periksa bareng-bareng," kata Hasan, saat ditemui di Gedung Kwartir Nasional, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).
Ia meminta masyarakat tidak memvonis terlebih dahulu penulisan ulang sejarah yang kini masih berlangsung. Dirinya juga memastikan, para sejarawan yang dilibatkan adalah sejarawan yang kredibel. Mereka, kata Hasan, tidak akan mengorbankan kredibilitas untuk hal-hal yang tidak perlu.
"Jadi, kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini mungkin bisa jadi diskusi. Tapi, jangan divonis macam-macam dulu. Lihat saja dulu ya, pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para ahli sejarah dalam menulis sejarah Indonesia," ujar dia. Hasan menyatakan, penulisan sejarah ini bukan penulisan ulang, melainkan melanjutkan penulisan yang belum tercantum dalam sejarah.
"Karena mungkin terakhir sejarah Indonesia ditulis tahun berapa? Tahun 98, tahun 97-98, dan dari 98 ke sini tidak ditulis lagi. Jadi kita lihat dulu mereka menulis apa, sudah kita punya draft resminya, nanti baru kita koreksi bareng-bareng," ujar Hasan. Sebelumnya diberitakan, Fadli Zon menyebut tidak ada peristiwa pemerkosaan massal pada tahun 1998, saat kementerian yang dipimpinnya bakal melakukan penulisan sejarah. Pernyataan ini dikritik banyak pihak, termasuk oleh aktivis perempuan yang terjun langsung menangani korban pada tahun kelam itu. Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang mempertanyakan kebenaran kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 dan menyebutnya sebagai “rumor”.
Koalisi mendesak Fadli Zon segera mencabut ucapannya secara terbuka dan meminta maaf kepada para korban dan keluarga korban. "Menuntut Fadli Zon untuk mencabut pernyataannya secara terbuka, memberikan klarifikasi, dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada korban dan keluarga korban pelanggaran berat HAM, khususnya kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 dan seluruh perempuan Indonesia yang berjuang membersamai korban untuk menegakkan keadilan," tulis Koalisi Sipil, dikutip dari laman resmi Kontras, Senin (16/6/2025). Dalam pernyataan resminya, Koalisi menyebut pernyataan Fadli yang disampaikan dalam wawancara video berjudul “Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis Soal Revisi Buku Sejarah” di kanal YouTube IDN Times pada 10 Juni sebagai bentuk manipulasi sejarah dan pelecehan terhadap perjuangan korban kekerasan seksual Mei 1998. “Pernyataan ini mencederai upaya pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi korban serta berpotensi melanggengkan budaya impunitas," ungkap Koalisi.
Sumber: kompas.com