.png)
Mina,Peristiwa24.id
Haji 2025 jadi sorotan lantaran terjadi kekisruhan saat pergerakan jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf mendadak menemui Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI membahas hal ini.
Pertemuan tersebut berlangsung di Mina pada Sabtu (7/6/2025) malam. Pertemuan informal yang berlangsung sekitar satu setengah jam ini membahas sejumlah poin penting terkait evaluasi penyelenggaraan haji 2025 bersama Pimpinan Komisi VIII DPR RI.
"Sambil bersilaturahmi, kami berbincang seputar penyelenggaraan haji 2026. Mulai dari proses penetapan kuota hingga kesiapan para petugas di lapangan," ujar Marwan yang juga anggota Timwas DPR dari Fraksi PKB.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah keterlambatan dalam menetapkan kuota dan nama-nama jemaah, yang berdampak pada ketidakterpaduan penanganan oleh pihak penyelenggara (syarikah). Hal ini bahkan menyebabkan pasangan suami istri dipisahkan karena tergabung dalam syarikah yang berbeda.
dilakukan secara menyeluruh oleh satu syarikah, demi efisiensi dan kenyamanan jemaah.
Dalam pertemuan tersebut, Marwan juga menyinggung platform digital baru dari otoritas Arab Saudi, yaitu Nusuk, yang menjadi sistem verifikasi jemaah. Meski bertujuan baik, penerapannya yang mendadak dan ketat justru menimbulkan kebingungan di lapangan.
"Baik pihak Saudi maupun kita sempat kebingungan. Ini jadi pelajaran penting agar komunikasi antar kedua negara, terutama dengan Kementerian Haji Arab Saudi, dapat diperkuat," tegas Marwan.
Ia menambahkan menjelang keberangkatan, aturan Nusuk mulai dilonggarkan dengan membolehkan perwakilan jemaah mengurus administrasi, berbeda dengan sebelumnya yang mewajibkan proses dilakukan satu per satu.
Isu lain yang turut dibahas adalah persoalan transportasi, khususnya keterlambatan bus akibat padatnya pos pemeriksaan menuju Armuzna, yang dinilai menjadi tantangan serius dalam memastikan kelancaran pergerakan jemaah pada puncak haji.
"Banyak jalan terhambat karena checkpoint. Ini akan jadi bahan kajian untuk perbaikan ke depan," kata Marwan.
Tak kalah penting, ia menekankan perlunya peningkatan kualitas SDM petugas haji. Menurutnya, proses rekrutmen tidak boleh asal-asalan, melainkan harus melalui pendidikan dan pelatihan intensif, termasuk simulasi situasi nyata di lapangan.
"Petugas haji harus dibekali pelatihan minimal tiga bulan agar benar-benar siap menangani berbagai situasi di lapangan,"Pungkasnya.
Sumber: www.detik.com