Jakarta,Peristiwa24.id
Badan Pengelola Haji (BP Haji) berencana hanya menggunakan skema dua syarikah pada musim haji 2026, alasannya adalah menghindari permasalahan seperti yang terjadi pada musim haji tahun ini. "Kemungkinan besar kami, badan penyelenggara haji, tahun depan akan memastikan tidak akan menggunakan multisyarikah. Paling banyak itu 2 syarikah supaya kemudian bisa fokus dan ada pembanding satu syarikah dengan syarikah yang lain," ujar Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di Kantor BP Haji, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025) malam. Syarikah adalah perusahaan-perusahaan yang dilibatkan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dia menuturkan bahwa skema dua syarikah itu akan diterapkan agar syarikah sebagai perusahaan penyedia layanan haji dapat fokus memberi pelayanan bagi jemaah.
Rencana ini diterapkan setelah BP Haji menemukan sejumlah permasalahan serius dalam pelaksanaan haji pada tahun 2025 ini, terutama pada aspek ketidaksinkronan data jemaah.
"Nah ini sebenarnya puncak kekacauan tertukarnya jemaah, misalnya hotelnya tidak jelas, kemudian kamarnya tidak jelas, dan sebagainya. Itu juga berangkat dari kekacauan pendataan pihak kami di Indonesia," kata Dahnil.
Dari hasil evaluasi di lapangan, kata Dahnil, banyak ditemukan wanprestasi syarikah. Tahun ini, pemerintah Indonesia menggunakan skema multisyarikah.
Dahnil menyinggung bahwa pada tahun lalu, pemerintah hanya menggunakan satu syarikah, berbeda dengan tahun ini yang menjadi delapan syarikah. "Tahun yang lalu itu hanya satu syarikah, kemudian tahun ini 8 syarikah. Sehingga menyebabkan banyak kekacauan, ada persaingan yang tidak sehat, dan layanan masing-masing syarikah juga bermasalah," kata dia. Untuk itu, BP Haji yang akan bertugas sepenuhnya dalam pelaksanaan ibadah haji pada 1446 Hijriah atau tahun 2026, akan mengubah skema syarikah menjadi maksimal dua perusahaan.
Sumber: kompas.com