Menuju Revisi RUU POLRI : KETUA PB HIMALA meminta agar dugaan keterlibatan Oknum anggota Polres Langkat dalam fee Proyek perlu jadi perhatian Nasional

Belum selesai terkait RUU TNI, kini pembahasan RUU POLRI lagi hangat menjadi perbincangan ditengah-tengah masyarakat

Dikutip dari media TribunNews.com (16/04/2025), Presiden RI Probowo Subianto turut memastikan bahwa pembahasan revisi UU Polri akan dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Presiden Prabowo memastikan RUU yang akan dibahas bersama dengan DPR akan melibatkan lebih banyak tokoh, dan naskah RUU-nya akan diungkap kepada masyarakat. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut Revisi UU Polri tidak akan dibahas dalam waktu dekat.

Terlepas dari hal tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Langkat, Muhammad Wahyu Hidayah, SH menilai bahwa rencana pembahasaan revisi UU Polri ini harus melalui observasi dan menyerap aspirasi masyarakat, baik dari kalangan ahli maupun masyarakat awam.

Wahyu menambahkan DPR RI juga harus mempertimbangkan adanya oknum-oknum polri nakal yang hari ini masih melakukan tindakan-tindakan diluar tugasnya sebagai pengayom masyarakat, seperti yang terjadi di Kab. Langkat.

“Saya menyambut baik jika rencana dari Revisi UU POLRI ini bertujuan untuk memperbaiki penagakan hukum agar berjalan semakin baik, Namun DPR RI harus melakukan observasi yang lebih mendalam terkait adanya oknum-oknum Polri nakal yang mungkin memanfaatkan kesempatan ini untuk hal-hal diluar tugasnya sebagai personil Polri. Seperti halnya yang sempat beredar terkait adanya dugaan oknum personil Polres Langkat yang ikut dalam Fee Proyek 100Jt di dinas PUTR di masa kepemimpinan Pj Bupati Langkat H.Faisal Hasrimy”

Wahyu juga menegaskan bahwa permasalahan ini harus menjadi perhatian nasional, baik DPR RI maupun khususnya Institusi POLRI, agar citra baik POLRI tidak tecederai dengan adanya oknum-oknum polisi nakal tersebut. (RF)