.png)
JAKARTA, Peristiwa24.online - Sebuah rumah potong hewan (RPH) yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, ditutup paksa oleh sekelompok anggota organisasi masyarakat (ormas). Aksi penutupan paksa itu dikeluhkan sejumlah pengusaha ayam potong lantaran mereka tak dapat beroperasi pada momen Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah.
Okki Sutanto, anak pemilik usaha ayam potong di RPH tersebut mengatakan, orangtuanya dipaksa libur oleh sekelompok anggota ormas. "Usaha orangtua saya, RPH ayam potong, hari ini DITUTUP paksa ormas gak jelas. Tiba-tiba beberapa hari lalu dapat surat edaran gini, padahal musyawarahnya saja gak diundang wkwk," ungkap Okki dalam twit di akun Twitter pribadinya @Okki_Sutanto, Rabu (28/6/2023).
Dalam twitnya itu, Okki juga melampirkan foto surat pemberitahuan dari Komunitas Pedagang Ayam Eceran Pulogadung.
Surat itu berisi pesan pemberitahuan kepada para pengusaha atau pedagang ayam potong untuk libur pada 27-30 Juni 2023. Surat itu disebut sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara bos pangkalan ayam Pulogadung dengan para pedagang ayam eceran di Pulogadung dan sekitarnya. "RPHU ini dikelola resmi sama Pemprov @DKIJakarta lho. Mosok kalah sama ormas sik. Ehehehe," tulis Okki. RPH buka saat Idul Adha, tapi dipaksa libur Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Renova Ida Siahaan menjelaskan, RPH di Pulogadung tidak libur pada momen Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah meski sebelumnya ada paksaan untuk libur.
"RPH kami kan milik pemerintah. Dari pemerintah memang ada libur, tapi kami enggak ada libur kemarin. Kan juga ada pengamanan dari Babinsa (Bintara Pembina Desa)," kata Renova, Jumat (30/6/2023). Namun, kata Renova, sekelompok anggota ormas menutup paksa RPH dan memaksa para pedagang libur.
Tindakan itu dilakukan menggunakan kekerasan sehingga membuat takut para pelaku usaha. "Pada dasarnya kami RPH Unggas tidak libur ya, seperti itu. Jadi ormas ini memaksa para pedagang libur ya, pedagang ketakutan dong," jelas Renova. Pemprov DKI lapor polisi Buntut dari penutupan paksa RPH Pulogadung oleh anggota ormas, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas KPKP melaporkan peristiwa itu ke kepolisian dan meminta bantuan pengamanan.
"Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak Wali Kota dan Polres Metro Jakarta Timur untuk bantuan pengamanan," ujar Renova. Selain itu, Dinas KPKP DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengawal pemasokan ayam hidup ke RPH. "Kami juga berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri dan Bapanas untuk bantuan pengawalan pemasokan ayam hidup ke RPH unggas," kata Renova. Menurut Renova, koordinasi dengan Satgas Pangan Polri dan Bapanas perlu dilakukan agar operasional RPH di Pulogadung bisa berjalan, dan tidak mengganggu pasokan ayam di pasaran.
"Sekalipun pemasokan ayam sedikit terkendala, RPHU tetap membuka pelayanan. Tidak libur," kata Renova.
Renova mengatakan, Pemprov DKI menempuh jalur hukum soal penutupan paksa RPH di Pulogadung. Sebab, tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat dan pedagang. Penutupan itu juga dapat berimbas pada terganggunya pasokan ayam di pasaran.
"Kami ini kan pemerintah ya, boleh dikatakan harus diselesaikan secara hukum ya," kata Renova. "Karena ini menghambat pelayanan masyarakat publik, merugikan pelaku usaha, pedagang di sana. Ketersediaan ayam terganggu," sambungnya. Renova menegaskan, aksi penutupan paksa disertai kekerasan oleh sekelompok anggota ormas ini telah dilaporkan ke kepolisian.
Kasus ini disebut sedang ditangani oleh jajaran Polsek Cakung, Polres Metro Jakarta Timur.
"Sayang sekali ormas main tutup, kekerasan. Memang ormas bisa larang, (tapi) ini kan dengan kekerasan," kata Renova.
"Sudah, sudah dilaporkan. Sudah masuk dalam penanganan Polsek Cakung di Jakarta Timur ya," imbuh dia.
Sumber : Kompas.com